Tarif Per Kilometer Gantikan Sistem Setoran

Penyatuan manajemen angkutan umum di bawah PT Transjakarta bisa memberi kemudahan kepada operator untuk mendapatkan pinjaman dari bank. PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem pembayaran tarif angkutan umum rupiah per kilometer. Penerapan sistem itu dapat menggantikan sistem setoran, seperti yang diinginkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Per hubungan DKI Jakarta Emmanuel Kristanto mengatakan kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya merevital salah satu upaya merevitalisasi angkutan umum di Ibu Kota. Namun, sebelum penerapan sistem pembayaran itu dilakukan, angkutan umum yang dimiliki oleh perorangan harus terlebih dahulu bergabung ke dalam sebuah perusahaan berbadan hukum.Hal itu untuk mempermudah penyatuan manajeman angkutan umum di bawah PT Transjakarta kelak. Transjakarta kelak.

Basuki atau Ahok sebelumnya meminta proses pengkajian penerapan sistem pemba yaran tarif rupiah per kilometer dipercepat karena AusAid yang akan memberikan du kungan berupa pendampingan dalam peng kajian sistem itu menyatakan proses tersebut membutuhkan waktu hingga 10 tahun. Ahok malah meminta penerapan sistem bisa dilak sanakan dalam waktu kurang dari tiga tahun.

“Mereka bilang bisa 10 tahun, Bank Dunia juga bilang 5 tahun. Saya tidak mau, maunya 3 tahun maksimal,“ kata Ahok di Balai Kota, Selasa (9/12). Sebelum penerapan sistem tarif itu, Ahok masih akan fokus pada pembenahan PT Transjakarta yang saat ini dalam transisi dari unit pelaksana menjadi badan usaha milik daerah (BUMD). Menurutnya, bila manajemen angkutan umum berada di bawah PT Transjakarta, bisa memberi kemudahan kepada operator untuk mendapatkan pinjaman dari bank sebab penjaminan kredit bisa diberikan oleh PT Transjakarta. Dengan demikian, proses peremajaan angkutan umum yang selama ini terkendala permodalan bisa diatasi.

Emanuel menambahkan, dengan penyatuan manajemen angkutan umum, kelak setiap perusahaan angkutan umum terikat kontrak layanan dengan PT Transjakarta.“Kita mengubah polanya da hulu. Sekarang angkutan umum yang dimiliki perorangan harus membentuk perusahaan atau bergabung dengan yang sudah ada (memiliki badan hukum). Nanti badan itu yang akan melakukan kontrak dengan PT Transjakarta,“ katanya.

Menurutnya, dalam upaya merevitalisasi angkutan umum itu pula pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada operator. Sosialisasi kajian juga dilaksanakan agar operator bisa memberikan kritik dan masukan. Ia menyebutkan operator angkutan umum harus terus diikutsertakan dalam pembuatan teknis kebijakan agar penerapannya maksimal. (Put/J-3) Media Indonesia, 11/12/2014, halaman 9

About AdeS

Manager Gloria Rent Car Cabang DKI Jakarta. AdeS
This entry was posted in Transportasi and tagged . Bookmark the permalink.